Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Kota Pekalongan Guna Mendorong Perempuan Agar Mandiri dan Melek Ekonomi
- SOSIALISASI, WORKSHOP, SEMINAR
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Dalam rangka mendorong perempuan agar mandiri dan melek secara ekonomi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menggelar acara Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Kota Pekalongan (PPEP), di Kantor Kelurahan Pasirkratonkramat. Acara tersebut dilaksanakan selama dua hari yakni 16-26 April 2021. Pada pelatihan ini, para peserta yang mengikuti pelatihan khususnya perempuan kategori rentan diberikan motivasi serta pelatihan ketrampilan membuat kue. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan semangat, pengetahuan, ketrampilan dalam hal mengolah hingga menghasilkan masakan enak, higenis dan dapat berpotensi menjadi sebuah usaha yang diminati pasar atau konsumen.
“Selain harus melek ekonomi, perempuan harus melek terhadap hukum yakni bagaimana kontribusi perempuan dalam pengambilan suatu keputusan yang tepat. Terakhir, melek medsos. Ini sangat penting diketahui oleh perempuan jaman sekarang. Gawai tidak hanya digunakan untuk melihat saja namun dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti pola pengasuhan anak melalui media, untuk memasarkan hasil produk secara online dan masih banyak lagi,” ungkap Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dra Retno Sudewi Apt MSi MM, Senin (26/4/2021).
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mensosialisasikan program Jo Kawin Bocah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan upaya pencegahan perkawinan anak khususnya di Kota Pekalongan. Tidak hanya di Kota Pekalongan, kegiatan tersebut digelar di 135 titik seJateng. Ia berharap, dengan perempuan berdaya anak terlindungi, Kota Pekalongan maju dan Tangguh. “Di Jateng, perempuan usia 20-24 tahun sebanyak 10.2% menikah di bawah 18 tahun. Sedangkan, angka Nasional sebesar 10.8%. kami terus berupaya untuk menekan angka tersebut agar sedikit sekali anak yang menikah di bawah 18 tahun dan mendapatkan haknya salah satunya melalui program Jo Kawin Bocah,” terang Retno.
Pada kegiatan tersebut, turut menghadirkan narasumber dari DPRD Provinsi Jateng. Senada dengan program Jo Kawin Bocah yang tengah gencar disosialisasikan, Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman SS mengungkapkan perempuan harus paham dan sadar tentang pemenuhan hak anak agar tidak dinikahkan dini. Menurutnya, pernikahan usia dini lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan manfaat. “Tentu ini perlu sinergitas bersama dari semua instansi. Harus kita keroyok pelaksanaanya, sehingga harapannya angka pernikahan dini mampu ditekan dan meminimalisasi permasalahan perempuan lainnya,” pungkasnya.
“Selain harus melek ekonomi, perempuan harus melek terhadap hukum yakni bagaimana kontribusi perempuan dalam pengambilan suatu keputusan yang tepat. Terakhir, melek medsos. Ini sangat penting diketahui oleh perempuan jaman sekarang. Gawai tidak hanya digunakan untuk melihat saja namun dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti pola pengasuhan anak melalui media, untuk memasarkan hasil produk secara online dan masih banyak lagi,” ungkap Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dra Retno Sudewi Apt MSi MM, Senin (26/4/2021).
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mensosialisasikan program Jo Kawin Bocah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan upaya pencegahan perkawinan anak khususnya di Kota Pekalongan. Tidak hanya di Kota Pekalongan, kegiatan tersebut digelar di 135 titik seJateng. Ia berharap, dengan perempuan berdaya anak terlindungi, Kota Pekalongan maju dan Tangguh. “Di Jateng, perempuan usia 20-24 tahun sebanyak 10.2% menikah di bawah 18 tahun. Sedangkan, angka Nasional sebesar 10.8%. kami terus berupaya untuk menekan angka tersebut agar sedikit sekali anak yang menikah di bawah 18 tahun dan mendapatkan haknya salah satunya melalui program Jo Kawin Bocah,” terang Retno.
Pada kegiatan tersebut, turut menghadirkan narasumber dari DPRD Provinsi Jateng. Senada dengan program Jo Kawin Bocah yang tengah gencar disosialisasikan, Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman SS mengungkapkan perempuan harus paham dan sadar tentang pemenuhan hak anak agar tidak dinikahkan dini. Menurutnya, pernikahan usia dini lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan manfaat. “Tentu ini perlu sinergitas bersama dari semua instansi. Harus kita keroyok pelaksanaanya, sehingga harapannya angka pernikahan dini mampu ditekan dan meminimalisasi permasalahan perempuan lainnya,” pungkasnya.