Walikota Sambut Peserta Benchmarking Diklatpim Tingkat IV Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Bandung di Kota Pekalongan Tahun 2019

Walikota Pekalongan, H. M. Saelany Mahfudz SE. memberikan sambutan dalam acara Penerimaan Benchmarking Diklatpim Tingkat IV Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Bandung di Kota Pekalongan Tahun 2019 pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 yang bertempat di Ruang Jatayu Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang diikuti oleh 40 peserta yang dibagi menjadi 3 ploting kelompok yakni pada instansi Dinas Kesehatan, Dinperpa, dan Bappeda.

Benchmarking sendiri merupakan sebuah proses belajar yang berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan dengan melihat langsung dan membandingkan implementasi best practice di lapangan untuk kemudian dapat diperoleh manfaat, untuk dapat diterapkan juga di berbagai daerah lain.
 
Dalam sambutannya, walikota berharap dengan adanya kegiatan tersebut, di samping akan memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua, juga diharapkan para peserta dapat melihat secara langsung praktik dan penerapan best practice di Kota Pekalongan.

Walikota juga menyampaikan , bahwa Kota Pekalongan merupakan salah satu kawasan yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya di jalur Pantai Utara Jawa. Pada dewasa ini, Kota Pekalongan tumbuh menjadi kota kecil dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi.

Dengan difungsikannya jalan tol ruas Pemalang – Batang, ternyata belum membawa dampak yang signifikan dalam mengatasi kemacetan dalam kota. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Batang yang di supervisi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mewujudkan lajur lingkar utara Petanglong untuk mengalihkan arus lalu intas, sehingga kendaraan besar dari luar kota tidak masuk ke dalam kota. 

Pemerintah Kota Pekalongan terus melakukan pembenahan di berbagai bidang, khususnya beberapa target yang ingin kita selesaikan pada tahun 2019 ini. Seperti salah satunya, pengembangan interchange, yang diharapkan semakin menarik minat para wisatawan untuk mampir ke Kota Pekalongan

“Dalam mewujudkan upaya tersebut sangat diperlukan kerjasama dan masukan dari berbagai pihak dalam rangka mewujudkan target pembangunan” pungkas Saelany.

DPMPPA sendiri diberikan kesempatan untuk memaparkan materi pada salah satu kelompok peserta diklat, dimana bidang PPPA yang mengisi materinya dengan mengangkat tema Best Practice LPPAR yang disampaikan langsung oleh Kepala Bidang PPPA, Dra. Eki Moerjani Dyah Trikora yang didampingi langsung oleh timnya yaitu Endah Wulandari, S.Psi, Yariyanto, S.H., M.Hum., dan Redy Handoko, S.H.I., M.H.

Eki mengungkapkan, sebelum dibentuknya LPPAR, Upaya Pelayanan/Perlindungan terhadap korban kekerasan masih belum optimal karena belum adanya jejaring kerja antar instansi, belum ada data tersedia terkait dengan kasus kekerasan, laporan masyarakat ditangani Kepolisian dan belum optimal penangannnya, dan tidak adanya program pencegahan dan pelayanan yang terarah.

Dan setelah dibentuknya LPPAR, koordinasi dan jejaring antar instansi/lembaga makin solid dan kuat, adanya upaya advokasi yang terkoordinasi dan tersistem, meningkatnya kesadaran serta keberanian masyarakat (secara kolektif maupun individu) dan terdokumentasinya data kasus-kasus kekerasan secara akurat.